TAMBAH WAWASAN KESEHATAN WANITA, KEPUTRIAN LDII SEKOTA BATAM ADAKAN PENYULUHAN KEWANITAAN

Melalui bagian pemberdayaan perempuan dan kesehatan keluarga, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) kota Batam mengadakan acara pengajian sekaligus diisi penyuluhan kesehatan alat reproduksi wanita. Acara yang dilaksanakan pada hari Minggu, 16 Oktober 2016 ini dihadiri tak kurang dari 1000 peserta wanita baik dari kalangan ibu-ibu maupun remaja putri.

Dalam kesempatan perdana ini, DPD LDII kota Batam tak tanggung-tanggung mengundang pakar bidang ginekologi sebagai narasumber. Adalah Dokter Ni Made Indri Dwi Susanti, SpOG selaku pakar ahli di bidang Obstetri dan Ginekologi asal Rumah Sakit ternama RSAB (Rumah Sakit Awal Bros) Batam menjadi pembicara.

Dalam sambutannya, Bapak H. Santosa, SH, M.Si Ketua Ponpes Abdul Dohir memberikan ucapan banyak terima kasih atas kerja sama yang baik antara DPD LDII Kota Batam dan Rumah Sakit Awal Bros. Diharapkan kerja sama seperti ini akan lebih sering diadakan di kemudian hari. Ucapan terima kasih juga diucapkan untuk Ibu-Ibu PKK Kota Batam yang telah turut andil dalam meramaikan acara tersebut dengan memberi inovasi, motivasi, dan pengetahuan tentang bank sampah bagi para peserta.

Ir.H. Rudy Budi Suhardi Ketua DPD LDII Kota Batam

Selain itu, DPD LDII Batam juga turut mengundang Ibu Hj. Marlin Agustina Rudi selaku Ketua PKK Kota Batam beserta rombongan sebagai tamu kehormatan. Tampak hadir di acara yang dilangsungkan di Masjid Pondok Pesantren Abdul Dhohir, Sekupang, Batam Ibu Camat Sekupang dan Ibu Camat Bengkong beserta jajarannya.

Bapak Ir.H. Rudy Budi Suhardi selaku Ketua DPD LDII Kota Batam yang berkesempatan untuk mengisi sambutan kedua memaparkan bahwa acara ini diadakan sebagai wujud nyata; kontribusi langsung LDII khususnya LDII Kota Batam agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Ibu Hj. Marlin Agustina Rudi ( Ketua PKK Kota Batam )

Acara ini rupanya juga menuai respon positif yang sangat baik dari Ibu Hj. Marlin Agustina Rudi. Pada beberapa menit kesempatan beliau mengisi acara, Ibu dari delapan anak yang sekaligus menjabat sebagai Ketua PKK Kota Batam ini menyatakan kesanggupan organisasi wanita PKK Batam untuk sewaktu-waktu didatangkan guna memberi penyuluhan dan pelatihan bagi warga LDII, khususnya bagi para ibu-ibu dan remaja wanita.

“Dengan kesuksesan acara ini (pengajian dan penyuluhan kesehatan reproduksi wanita) diharapkan dapat dijadikan cerminan agar bisa melaksanakan kegiatan serupa yang bermanfaat. Salah satu planning dari kami kedepannya yaitu mengadakan pelatihan jurnalistik.” Tambah Ketua Umum DPD LDII Kota Batam.

Dokter Ni Made Indri Dwi Susanti, SpOG

Penyuluhan kali ini mengusung tema UPAYA MENJAGA KESEHATAN ALAT REPRODUKSI AGAR TERHINDAR DARI KANKER SERVIKS. Tema ini kiranya sangat penting diketahui khusunya bagi para Ibu-ibu dan anak usia remaja, sebab kanker serviks membunuh tak kurang dari 700 nyawa tiap harinya di dunia. Selain itu, kanker serviks merupakan salah satu jenis kanker yang bisa dicegah. Diharapkan bagi para peserta dapat lebih perhatian pada kesehatan mereka dengan menjaga pola makan sehat, olah raga cukup, dan hindari merokok.

Di akhir acara, Dokter cantik ini menyampaikan kesimpulan diantaranya satu-satunya kanker yang bisa dicegah adalah kanker serviks, gejala-gejala kanker serviks bisa dideteksi sejak dini salah satunya dari keputihan terus menerus, pentingnya menjaga pola makan sehat, dan pengetahuan bahwa virus HPV(Human Papillomavirus) dapat menular melalui air sehingga dihimbau untuk senantisa membawa tissue dan sedia sanitizer saat memakai toilet umum . Terakhir, beliau menegaskan untuk setia pada pasangan.

Para peserta penyuluhan antusias mengikuti tiap sesi dan menyimak dengan seksama penjelasan mengenai pengertian, penyebab, gejala, dan cara pencegahan serta pengobatan yang dipandu oleh Dokter Ni Made Indri Dwi Susanti, SpOG. Di akhir acara, panitia juga membuka sesi tanya jawab bagi para peserta. Tak lupa marchendise pun disiapkan bagi para peserta yang bertanya. (PipitSenja354)

Read More

HADI PURNOMO (BAKAMLA) : Indonesia Bukan Negara Agraris melainkan Negara Kepulaun Terbesar Di Dunia

China mengklaim secara histori memiliki 9 dash line. Sedangkan dalam hukum laut international hal tesebut tidak diakui. Traditional Fishing Ground hanya bisa belaku jika ada kesepakatan antar Negara. Sedangkan RI menggunakan hukum laut internasional. Klaim China ini dan maraknya illegal fishing di wilayah perbatasan dekat Natuna telah memunculkan ketegangan antar kedua Negara.

Pembahasan RUU yang sedang berlangsung diharapkan segera rampung dan disahkan terkait tupoksi dan wewenang Badan Keamanan Laut (bakamla) yang lebih mendukung dalam pengamanan laut Indonesia.

Hadi Purnomo dari Bakamla Kepulauan Riau menyadari bahwa kondisi alat dan teknologi yang dimiliki bakamla masih minim untuk saat ini dimana dengan kondisi seadanya tersebut bakamla harus melakukan tugas pemantauan areal yang tidak kecil. Ia pun kembali menegaskan kembali apa yang dipaparkan Prasetyo Sunaryo tentang perlunya membangun sistem informasi dan komunikasi terpadu dan tertata untuk membantu bakamla dalam melakukan monitoring dalam zona pemantauan

Kejadian pencurian ikan oleh kapal nelayan China yang akan diamankan oleh bakamla dihalang-halangi oleh Coast Guard China

Ia juga meminta kepada DPR dan DPD RI melalui Hardi Hood untuk penataan UU perikanan sehingga penindakan pidana bisa dilakukan secara maksimal

“Doktrinasi Indonesia sebagai Negara agraris sudah tidak sesuai lagi, sebab NKRI pada hakekatnya sebagai Negara kepulauan maka perlunya perubahan visi dan paradigm dalam pembangunan dengan orientasi pembangunan maritime. Contoh budaya masyarakat memakan ikan lebih dari makan daging,” tutur Hadi Purnomo.

Read More

INILAH YANG DIPERLUKAN UNTUK PEMANTAUAN WILAYAH MARITIM

Prasetyo Sunaryo yang hadir sebagai pemateri dalam acara FGD LDII tentang Kemaritiman menyoroti beberapa hal diantaranya tentang pentingnya pelajaran geografi bagi anak-anak Sekolah Dasar sehingga betul-betul mengetahui kondisi dan kekayaan alam Indonesia. Ia menuturkan pemerintah China telah mengajarkan kepada siswa-siswi Sekolah Dasar mereka bahwa Natuna adalah bagian dari Wilayah China. Sedangkan di Indonesia pelajaran geografi justru dihapus dari kurikulum pendidikan.

Maraknya illegal fishing yaitu pencurian ikan dan kekayaan laut lainnya di daerah perbatasan maupun laut RI pada umumnya yang dilakukan oleh kapal-kapal asing menyebabkan kerugian Negara yang tidak sedikit. Menteri Kelautan dan Perikanan menyebutkan RI setidaknya mengalami kerugian mencapai 3000 triliun.

Prasetyo antara lain mengungkapkan panjang garis pantai RI mencapai 95 ribu lebih. Indonesia memiliki 6 juta km2 luas lautan dengan ZEE. Area yang seluas itu perlu mendapat pengawasan, perlu untuk dimonitoring, maka mustahil untuk dapat melakukannya tanpa menggunakan teknologi yang tepat guna. Era digitalisasi saat ini dimana integrasi teknologi informasi dan komunikasi telah cukup massive di segala bidang termasuk dapat membantu Coast Guard atau Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam surveillance wilayah maritime. Tentu untuk dapat menjalankan tugas-tugas tersebut perlu diimbangi dan mempersiapkan SDM yang mumpuni untuk melakukan tugas-tugas secara professional.

Masih menurut Prasetyo, bahwa pengamanan wilayah maritime perlu dilakukan dari berbagai aspek dan melibatkan beberapa lembaga di dalamnya antara lain perlu tegaknya kebijakan di Laut Perbatasan, aspek Pertahanan oleh TNI, aspek pengamanan Kelautan oleh Bakamla (Coast Guard) sebagai lembaga formal dan melalui pendekatan nir militer

Memanfaatkan pulau-pulau sebagai platform / basis pertahanan TNI di daerah perbatasan sebagai kapal induk menjadi basis dan landas pacu pesawat-pesawat tempur dan alat-alat pertahanan lainnya.

Perlunya untuk meningkatkan SDM yang akan menguasai teknologi di bidang kemaritiman, maka peran Universitas, sekolah-sekolah pun sangat diharapkan. Adanya diklat-diklat di bidang kemaritiman bagi para nelayan sehingga dapat memberikan implikasi ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir di wilayah maritime.

UNCLOS 1982 (United Convention on The Law of the Sea) dan UU No 25/2002 merupakan undang-undang yang mengatur tentang kelautan menjadi dasar penegakan hokum di wilayah kelautan. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu dibangun sistem informasi terpadu udara laut dan darat, dimana drone atau buoy yang diposisikan melakukan surveillance dari udara dan laut mengirimkan sinyal ke server di darat untuk selanjutnya dilakukan analisa oleh business intelligence tentang kondisi laut secara komprehensif.

Read More

HARDI HOOD : FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAl

Hardi Hood yang merupakan salah seorang anggota DPD RI dari daerah pemilihan wilayah kepulauan Riau turut hadir dalam FGD kemaritiman yang digagas LDII Kepri pada 6 Oktober 2016 di Gedung Graha Pena, Batam Pos Kota Batam yang lalu. Hardi yang mengawali karirnya sebagai guru berkisah tentang pengalaman terkait kepulauan Riau, wilayah yang telah melahirkan dan membesarkan tidak hanya dirinya namun juga keluarganya.

Hardi menuturkan, “Dunia informasi menjadi bagian penting bagi sendi-sendi kehidupan kita saat ini. Tak jarang kemampuan kita dalmam menterjemahkan dan menyaring informasi termasuk persoalan kemaritiman selalu diuji. Sebagai contoh jika kita berbicara masalah kemaritiman maka disana ada istilah kelautan, bahari, maritim itu sendiri.”

“Nawa cita Presiden Joko Widodo yaitu 9 cita-cita telah diungkapkan pada Nawa Cita No 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan daerah-daerah terluar dalam rangka NKRI. Yang disebut daerah pingiran itu berarti 3T yaitu Terdepan, Terluar, Tertinggal,” ungkap Hardi.

“Orang tua kita dulu mengajarkan, kalau kita makan bubur merah dan bubur putih maka mulailah dengan makan dari pinggir. Filosofi ini ada maknanya ternyata terkait daerah pinggiran ini. Artinya pembangunan perlu memperhatikan perkembangan daerah pinggiran yang dominan dengan kelautan dan pulau-pulau terluar sehingga tidak jauh tertinggal dan gap yang besar dengan Negara tetangga,” tutur Hardi.

“Nawacita pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat “ ungkap Hardi dengan penuh semangat.

“Provinsi Kepri secara historis sudah sebagai perdagangan bebas dari sejak dulu, contoh minuman kaleng. Maka Prov Kepri adalah daerah dolar yang menunjukkan daerah Kepri sebagai zona maritime ada kehidupan yang lebih baik dari saat ini,”kisahnya lagi.

Maka bagaimana agar Kepri sebagai daerah maritime diuntungkan dengan kondisi yang ada ini. Dikhawatirkan menjadi tempat penyelundupan namun harus mendapatkan solusi untuk mendapatkan manfaat yang positif dan menguntungkan bagi masyarakat.

Memajukan kesejahteraan umum maka di kepri dalam konteks mendapatkan keuntungan dari Kondisi Maritim yang mana situasi di kepri memiliki keunikan tersendiri disbanding daerah lain di Indonesia.

Sengketa yang dihadapi sehubungan dengan LCS antara Indonesia dengan China, Vietnam dan Filipina, Brunei dan Malaysia perlu segera diberikan solusi yang ril. Momentum LCS ini agar menjadi titik perhatian pokok dalam pembangunan kemaritiman Indonesia.

Pendekatan pendidikan dan kesejahteraan merupakan hal penting yang perlu mendapat perhatian lebih, sehingga masyarakat yang menghuni pulau2 terluar seperti Natuna mendapatkan kesejahteraan yang layak

Perlu adanya penguatan secara UU untuk bakamla sebagai penjaga keamanan maritime (Coast Guard)

Apakah potensi maritime dan kelautan menjadi sumber PAD yang paling besar untuk provinsi Kepri?

Maritim masih sebatas slogan saat ini, ketahanan masyarakat harus dimulai dari kesejahteraan yang diambil dari potensi bahari. Maritim bukan mari intim dan bahari bukan birahi, maka wisatawan yang dating harus betul-betul mendapatkan manfaat yang positif dari keberadaan prov kepri

Halaman Depan menunjukkan dia sebagai perhatian pokok. Mohon maaf, saat ini Kepri baru dianggap sebatas halaman belakang yaitu kawasan perbatasan hanya diberi sabuk pengamanan

Menurut Hardi, Natuna harus dibangun tidak hanya infrastrukturnya namun juga kesejahteraan masyarakatnya. Intinya Hardi mendukung pembangunan dimulai dari daerah pinggiran

Read More

Yosi Kusmayadi Moderatori FGD LDII Tentang Kemaritiman di Kepri

Mengawali diskusi dengan Tema Maritim di Lnatai 6 Gedung Graha Pena Batampos pada 6 Oktober 2016, Yosi yang juga sebagai Pembantu Rektor di Universitas Ibnu Sina Batam menghangatkan suasana FGD tersebut dengan sekilas tentang tema yang diusung LDII Kepri dan profil Provinsi Kepulauan Riau. Ia mengawali dengan UU No  25/2002, dimana Kepri yang pada awalnya dibentuk terdiri dari 4 Kabupaten (Kab. Bintan, Kab Karimun, Kab Kepulauan Anambas dan Kab Lingga dan 2 Kota yaitu kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Kemudian sesuai dengan UU No 33/2008, maka Kab Kepulauan Anambas dimekarkan menjadi 2 yaitu Kab Anambas dan Kab Natuna.

Secara geografis dan sesuai data BIG, Kepulauan Riau terdiri dari 394 pulau yang sudah berpenghuni  dan 1401 belum berpenghuni dikelilingi lautan dengan hanya sekitar 26% daratan. Luas total 417.297 km2 Daratan 10595 km2, Posisi letak geografis Kepri yang berada di pintu terluar dengan Negara-Negara Asia Tenggara lainnya sangat strategis dimana secara historis daerah ini merupakan perlintasan kapal-kapal trans ocean dari sejak sebelum jaman penjajahan Belanda.
Perbatasan wilayah Kepulauan Riau di sebelah Utara : Vietnam dan kamboja, Selatan : Sumatera Selatan dan Jambi, sebelah Barat dengan Singapura, Malaysia dan Prov Riau dan sebelah TImur dengan Negara Malaysia dan Prov Kalimanatan Barat
Maka dengan kondisi Kepri yang sangat strategis secara geografis tersebut maka rencana pembangunan daerah tersebut menjadi sangat krusial bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat di daerah tersebut. Visi pembangunan Prov Kepri 2016-2021 yaitu Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”

“Diskusi kita pagi hari ini mengusung tema Dimensi Maritim dalam Perspektif Peran Strategis Proinsi Kepulauan Riau”, papar Yosi.
Yosi mengungkapkan beberapa peristiwa penting yang baru-baru ini hangat terjadi antara lain :
1. Putusan Arbitrase International yang menolak klaim teritori dari Pemerintah China terkait nine dash line yang tumpang tindih dengan wilayah Negara di Asia Tenggara di wilayah Laut China Selatan
2. Coast Guard China menghalang-halangi kapal TNI penjaga perbatasan RI yang menghalau kapal nelayan pencuri ikan dari laut Natuna

Mengacu pada UU Internasional Terkait batas ZEE, maka keberadaan klaim China tersebut tumpang tindih dengan wilayah Kepulauan Riau.

Dengan kondisi Kepri yang mayoritas wilayahnya adalah laut, maka bagaimanakah potensi maritim bisa dikembangkan sehingga memberikan dampak bagi pemberdayaan peran Strategis Masyarakat dalam mengelola Sumber Daya kelautan baik di Kepulauan Riau termasuk di Natuna sebagai salah satu pulau terluar di Kepri?

Bagaimana pula peran Perguruan Tinggi dalam edukasi kepada masyarakat untuk menyiapkan SDM sehingga memberikan manfaat ekonomi maritime untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan?

Yosi Kusmayadi kemudian mengajak para peserta FGD untuk masuk kepada sesi berikutnya yaitu pemaparan dair para pemateri.

Read More

LDII Gagas Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Provinsi Khusus Maritim

Kota Batam. Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPW LDII) Kepulauan Riau mengundang para pakar dan stake holder di Kepulauan Riau dalam acara focus group discussion (FGD) yang berlangsung seru di Graha Pena Batam Pos yang mengusung tema Dimensi Maritim dalam Perspektif Peran Strategis Provinsi Kepulauan Riau. Acara pada 6 Oktober 2016 itu berlangsung selama tiga jam dipenuhi hujan sumbang saran dan masukan dari para hadirin. 

Turut hadir dalam acara tersebut H. Heryadi Slamet dari DPW LDII Kepri, Drs. H. Hardi S Hood, M.Si dari DPD RI, Kombes, Dr. Hadi Purnomo, SIK, MH mewakili Bakamla, Ir. H. Prasetyo Sunaryo, M.T Dewan Pakar ICMI, Drs. H.M. Idris, DM, MSI dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Yosi Kusmayadi, MM dari Universitas Ibnu Sina Batam, Ruslan Kasbulatov anggota DPRD Kota Batam dan Syukri Fahrial dari DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Ir. H. Rudy B Suhardi dari DPD LDII Kota Batam serta pegiat dan tokoh-tokoh maritime di Kepulauan Riau dan jajaran pengurus LDII di Kepri dan Kota Batam. 

Acara diawali dengan sesi pemaparan dari moderator dan para pemateri antara lain Hardi Hood, Prasetyo Sunaryo, Hadi Purnomo dan Idris, dimana masing-masing memaparkan pandangannya terkait tema tersebut dunia maritime dan hubungannya dengan Kepulauan Riau. Kemudian dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab dan diskusi. Lihat isi lengkap pemaparan para pemateri.

Rahim Putra dan Edi Ahmad yang bertindak sebagai notulis pada pertemuan tersebut dimana hasil diskusi yang berlangsung di lantai 6 gedung Graha Pena Batam Pos tersebut akhirnya mengagas Provinsi Kepulauan Riau menjadi Provinsi Khusus Bidang Kemaritiman.

Syukri Fahrial dan para hadirin meminta agar hasil diskusi tersebut bisa dibawa oleh para pemangku kepentingan untuk dibahas lebih lanjut sehingga dapat terealisasi yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat kepri.

Heryadi selaku Ketua DPW LDII Kepri berjanji akan membawa hasil rekomendasi FGD tersebut ke Munas LDII di Jakarta yang sesuai rencana akan diadakan pada 8-10 Nopember 2016 mendatang.

Read More